Ibukota Israel Sekarang: Kontroversi Yerusalem dan Peran Tel Aviv

Pertanyaan mengenai ibukota Israel sekarang merupakan salah satu isu paling kompleks dan diperdebatkan dalam lanskap politik internasional. Secara resmi, menurut klaim Israel dan undang-undangnya, Yerusalem adalah ibu kota Israel. Namun, realitas di lapangan dan pengakuan internasional menunjukkan gambaran yang jauh lebih rumit. Artikel ini akan mengupas tuntas klaim tersebut, peran sentral Tel Aviv, serta pandangan komunitas internasional terhadap status ibukota Israel sekarang.

Yerusalem: Klaim Resmi Israel Sebagai Ibu Kota

Di bawah hukum Israel, Yerusalem ditetapkan sebagai ibu kota Israel. Klaim ini didukung oleh keberadaan pemerintahan pusat di kota tersebut. Kantor Perdana Menteri, kantor Presiden, dan berbagai lembaga pemerintahan krusial lainnya berlokasi di Yerusalem. Hal ini menegaskan secara internal di dalam Israel bahwa Yerusalem adalah ibukota Israel yang tak terbagi.

Penegasan ini bukan sekadar pernyataan administratif, melainkan juga memiliki makna historis dan simbolis yang mendalam bagi bangsa Yahudi. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, secara konsisten menekankan status Yerusalem. Pada 26 Mei 2025, dalam rapat kabinet yang diadakan di Kota Daud, Netanyahu menegaskan kembali bahwa Yerusalem adalah “ibu kota abadi Israel” yang tidak dapat dipisahkan dan tidak akan pernah dibagi lagi. Beliau bahkan menyamakannya dengan ancaman kehancuran yang lebih besar daripada serangan 7 Oktober jika kota ini diserahkan.

Netanyahu juga merujuk pada sejarah panjang yang mengaitkan Yerusalem dengan harapan Yahudi selama hampir 3.000 tahun. Pernyataan-pernyataan seperti ini semakin memperkuat persepsi di kalangan pendukung Israel bahwa Yerusalem adalah jantung spiritual dan politik negara tersebut. Pengakuan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump yang memindahkan kedutaannya ke Yerusalem menjadi poin penting yang sering disorot oleh Netanyahu sebagai bentuk dukungan internasional terhadap klaim tersebut.

Sejarah Deklarasi Yerusalem sebagai Ibu Kota

Secara historis, Israel mendeklarasikan Yerusalem sebagai ibu kota pada tahun 1950 melalui badan legislatifnya. Namun, pengakuan ini tidak langsung universal. Pada awalnya, hanya Yerusalem Barat yang secara resmi diakui sebagai bagian dari negara Israel, dengan status sementara yang bertahan hingga tahun 1967. Periode ini menunjukkan adanya nuansa dalam proses penetapan ibukota Israel sekarang, yang tidak lepas dari gejolak sejarah dan politik di kawasan tersebut.

Tel Aviv: Pusat De Facto dan Ekonomi Israel

Meskipun Yerusalem diklaim sebagai ibu kota Israel, realitas internasional dan fungsionalitasnya seringkali menempatkan Tel Aviv pada posisi yang sangat penting. Mayoritas komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sebagian besar negara di dunia, tidak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel secara penuh. Sebaliknya, mereka menganggap Tel Aviv sebagai pusat de facto dari Israel.

Penilaian ini sebagian besar didasarkan pada lokasi kedutaan besar asing. Sebagian besar negara memilih untuk menempatkan kedutaan besar mereka di Tel Aviv, yang mencerminkan pandangan bahwa kota ini lebih mewakili pusat operasional dan diplomatik Israel di mata internasional. Tel Aviv juga menjadi pusat ekonomi, keuangan, dan teknologi yang dinamis di Israel. Banyak perusahaan multinasional memiliki kantor di sana, menjadikannya pusat bisnis yang vital.

Secara fungsional, banyak kementerian penting, seperti Kementerian Pertahanan, yang tetap beroperasi di Tel Aviv. Hal ini menambah kompleksitas dalam mendefinisikan ibukota Israel sekarang, karena sementara secara simbolis dan administratif Israel menunjuk Yerusalem, pusat aktivitas diplomatik dan ekonomi sehari-hari lebih terpusat di Tel Aviv.

Peran Historis Tel Aviv

Peran Tel Aviv sebagai pusat sementara negara Israel dimulai segera setelah Deklarasi Kemerdekaan pada tahun 1948. Selama masa awal pembentukan negara, Tel Aviv menjadi lokasi strategis untuk berbagai kegiatan administratif dan diplomatik. Meskipun Yerusalem kemudian dideklarasikan sebagai ibu kota, Tel Aviv terus berkembang pesat dan menjadi kota metropolitan yang modern.

Kini, Tel Aviv dikenal sebagai “kota tanpa henti” karena kehidupan malamnya yang semarak, industri teknologi yang berkembang pesat, dan sebagai pusat budaya. Keberadaannya sebagai pusat ekonomi dan keuangan yang kuat membuat kota ini tetap menjadi salah satu pilar penting dalam struktur negara Israel, terlepas dari status ibukota Israel sekarang yang secara resmi ditujukan pada Yerusalem.

Pandangan Internasional dan Kontroversi Pengakuan

Isu mengenai ibukota Israel sekarang merupakan titik perselisihan global yang signifikan. Mayoritas komunitas internasional memegang pandangan yang berbeda dengan klaim Israel atas Yerusalem. PBB, sebagai badan dunia, telah berulang kali menegaskan posisinya yang tidak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Resolusi PBB tahun 2017 menjadi bukti kuat dari ketidaksepakatan internasional ini. Melalui pemungutan suara dengan 128 suara menentang, PBB menolak pengakuan unilateral terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Tindakan ini mencerminkan keprihatinan internasional yang luas mengenai implikasi dari perubahan status Yerusalem terhadap perdamaian di Timur Tengah dan solusi dua negara.

Hanya segelintir negara yang mengakui Yerusalem sepenuhnya sebagai ibu kota Israel. Negara-negara tersebut antara lain Amerika Serikat, Republik Ceko, Taiwan, dan Vanuatu. Pengakuan dari AS di bawah pemerintahan Trump menjadi salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah modern terkait status Yerusalem.

Di sisi lain, Palestina juga memiliki klaim atas Yerusalem. Mereka menganggap Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina di masa depan. Klaim ganda atas kota suci ini menjadi akar konflik yang mendalam dan kompleks, yang terus memengaruhi diskusi tentang ibukota Israel sekarang.

Dampak Pengakuan Internasional terhadap Status Ibu Kota

Kurangnya pengakuan internasional yang luas atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel memiliki dampak nyata. Sebagian besar negara memilih untuk menjaga hubungan diplomatik mereka melalui kantor-kantor di Tel Aviv. Hal ini menciptakan situasi di mana, meskipun Israel secara resmi menganggap Yerusalem sebagai ibukotanya, dunia luar seringkali berinteraksi dengan Tel Aviv sebagai representasi de facto pusat pemerintahan dan ekonomi.

Keputusan untuk memindahkan kedutaan besar ke Yerusalem oleh beberapa negara telah memicu protes dan kritik dari banyak pihak, yang menganggap tindakan tersebut melanggar resolusi PBB dan mengabaikan status Yerusalem yang diperdebatkan. Ini juga meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut dan mempersulit upaya negosiasi perdamaian.

Perbandingan Demografis dan Geografis: Yerusalem vs. Tel Aviv

Untuk memahami konteks ibukota Israel sekarang, penting juga untuk melihat data demografis dan geografis kedua kota yang sering disebut.

Yerusalem

• Status: Diklaim sebagai ibu kota oleh Israel.
• Populasi: Sekitar 732.100 jiwa.
• Luas: 129 km².
• Fungsi: Pusat pemerintahan pusat, termasuk kantor Perdana Menteri dan Presiden.

Tel Aviv

• Status: Dianggap sebagai pusat de facto oleh mayoritas komunitas internasional.
• Populasi: Memiliki populasi metropolitan sekitar 3,15 juta jiwa.
• Luas: Luas munisipalitasnya lebih kecil dari Yerusalem, namun wilayah metropolitannya sangat luas.
• Fungsi: Pusat ekonomi, keuangan, teknologi, dan lokasi sebagian besar kementerian serta kedutaan asing.

Perbedaan populasi metropolitan menunjukkan betapa sentralnya peran Tel Aviv dalam kehidupan sehari-hari dan ekonomi Israel, meskipun Yerusalem memegang klaim simbolis dan administratif sebagai ibu kota. Bahkan di tengah konflik baru-baru ini pada Juni 2025, yang menyebabkan evakuasi sementara, Tel Aviv tetap menjadi pusat bisnis yang ramai.

Kesimpulan: Kompleksitas Status Ibu Kota Israel

Menjawab pertanyaan ibukota Israel sekarang membawa kita pada pemahaman bahwa tidak ada jawaban tunggal yang diterima secara universal. Di satu sisi, Israel dengan tegas menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota mereka, didukung oleh undang-undang dan keberadaan pemerintahan pusat di sana. Penegasan dari para pemimpin Israel, seperti Perdana Menteri Netanyahu, menunjukkan betapa pentingnya kota ini bagi identitas nasional dan sejarah Yahudi.

Namun, di sisi lain, komunitas internasional menunjukkan pandangan yang berbeda. Mayoritas negara dan PBB tidak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel secara penuh. Tel Aviv, dengan peran ekonominya yang dominan, pusat bisnis, dan lokasi kedutaan asing, bertindak sebagai pusat de facto yang diakui secara internasional. Sejarah telah membentuk kedua kota ini dengan peran yang berbeda, menciptakan lanskap yang kompleks dan selalu berubah.

Isu mengenai ibukota Israel sekarang tetap menjadi aspek krusial dalam dinamika Timur Tengah. Kontroversi pengakuan internasional dan klaim yang bersaing atas Yerusalem akan terus menjadi topik yang memicu perdebatan dan memengaruhi upaya perdamaian di masa depan. Pemahaman yang komprehensif terhadap klaim Israel, peran Tel Aviv, serta pandangan global sangat penting untuk mencerna kerumitan geopolitik ini.